Peningkatan Kepemilikan Saham Indonesia di PT Freeport Indonesia
Menteri Investasi/BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa kepemilikan negara Indonesia terhadap saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat menjadi 12% dari sebelumnya 10%. Hal ini disampaikan oleh Rosan saat ditemui di gedung BKPM Jakarta, Selasa (30/9/2025).
"Sejauh ini mereka sudah menyetujui untuk 12%," ujar Rosan. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah bertemu dengan CEO Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk, selama kunjungan ke Amerika Serikat (AS).
"Saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya dan owner-nya. Mereka sudah menyetujui untuk memberikan saham 12% secara free of charge. Sebelumnya, kita berdiskusi tentang peningkatan saham secara bertahap dari 10%, tetapi alhamdulillah sekarang sudah mencapai 12%," tambahnya.
Selain peningkatan kepemilikan saham, Freeport juga memiliki rencana untuk membangun dua rumah sakit dan dua universitas di Papua.
"Mereka akan membangun dua universitas yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter. Dua rumah sakit dan dua universitas akan dibangun di Papua," jelas Rosan.
Rencana Divestasi Saham dan Tanggung Jawab Direksi Freeport
Informasi mengenai peningkatan kepemilikan saham ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI. Ia menyebutkan bahwa penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI dari 10% menjadi 12% akan terlaksana pada Oktober 2025.
"Saya ingin informasikan bahwa bulan Oktober ini, tahun 2025, sesuai perintah Presiden Prabowo ke Danantara insya Allah kita akan dapat tambahan saham Freeport sebesar 10%-12%. Jadi jika selama ini kita punya 51%, otomatis di Oktober 2025 ini saham Freeport itu dimiliki oleh pemerintah di atas 60%. Bisa 61%, bisa 63%," ujar Andre, Senin (29/9/2025).
Andre menegaskan bahwa dengan adanya rencana divestasi saham ini, Presiden Direktur Freeport Tony Wenas harusnya menghadiri rapat dengan DPR RI.
"Berarti tidak ada alasan Dirut Freeport tidak datang ke RDP Komisi VI ataupun rapat-rapat lain di komisi yang lain di DPR RI. Karena jelas, kepemilikan sahamnya jelas adalah pemerintah Republik Indonesia," tegasnya.
Tantangan dan Peluang di Masa Depan
Peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PTFI tidak hanya menjadi langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menjadi peluang besar untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Papua. Dengan investasi yang lebih besar, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Beberapa proyek yang direncanakan, seperti pembangunan rumah sakit dan universitas, akan membantu meningkatkan kualitas hidup dan akses pendidikan di wilayah tersebut. Ini juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
Selain itu, peningkatan kepemilikan saham juga akan memperkuat posisi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait operasional dan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih aktif dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan kepentingan nasional.
Dalam konteks politik, perubahan ini juga menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar terhadap perusahaan-perusahaan strategis. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
Dengan berbagai proyek dan rencana yang telah diumumkan, diharapkan peningkatan kepemilikan saham ini dapat menjadi awal dari era baru dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan asing, khususnya dalam bidang pertambangan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!